Arah program yang disusun pemerintah sampai tahun 2010 adalah berkonsentrasi memangkas berbagai hambatan (bottlenecking) yang selama ini menghalangi pertumbuhan ekonomi.
----------------------
Proses panjang masyarakat Indonesia dalam menentukan masa depannya lima tahun ke depan telah dimulai sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 8 Juli 2009. Hasilnya menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada 20 Oktober 2009, kemudian ia mengumumkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan melantiknya pada tanggal 22 Oktober 2009, maka bagian dari tugas utama yang harus segera diselesaikan adalah menyiapkan program kerja ke depan. Program kerja tersebut sebagaimana biasa dicanangkan dan diumumkan oleh pemerintah sebagai prioritas kerja Kabinet yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya program kerja 100 hari, setelah pembentukan kabinet.
Sebenarnya, rancangan program 100 hari dan lima tahunan itu diambil dari misi dan visi SBY-Boediono saat menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 8 Juli 2009. Adapun visi dan misi pasangan tersebut tertuang dalam 5 strategi pokok yakni, pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. Ketiga, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. Keempat, melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Kelima, belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.
Dari lima strategi pokok tersebut, dalam dokumen visi dan misi pasangan SBY-Boediono kemudian dikembangkan 13 program kerja yang meliputi melanjutkan program pendidikan nasional, kesehatan masyarakat, program penuntasan kemiskinan; menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi rakyat Indonesia; melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia; meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras, gula, jagung, dsb; menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia; menciptakan good government dan good corporate governance; melanjutkan proses demokratisasi; melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pengembangan teknologi; perbaikan lingkungan hidup; dan pengembangan budaya bangsa.
National Summit 2009
Misi dan Visi itu tertuang dalam kontrak kinerja presiden dengan para menteri. 13 Program kerja ini diperkaya dengan penggalian para menteri dari sektor masing-masing dan masukan para pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa ini di National Summit 2009 pada 29-30 Oktober 2009. Tujuan kegiatan National Summit 2009 ini adalah mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum dan reformasi birokrasi; memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun mendatang; dan mensukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program quick wins.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah pusat terkait, diantaranya: para Menteri Kabinet yang baru dilantik, para Eselon I dari seluruh Departemen terkait; pejabat pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia); Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi; Foreign Chambers; Pimpinan DPR dan DPRD; Asosiasi/Gabungan/Himpunan; Pengusaha; Lembaga Sosial Masyarakat (LSM); Lembaga keuangan bank dan non bank; pengamat/pakar; Perguruan Tinggi, Media, dan lain-lain, yang secara total diperkirakan mencapai jumlah 1424 orang.
Hasil National Summit 2009 yang terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat 5 program, yaitu:
- Review prosedur pemeriksaan Bea Cukai agar tdak terjadi pemeriksaan ganda (target 1 tahun)
- Percepatan operasionalisasi NSW (target 1 tahun)
- Transparansi dalam penetapan nilai pabean (target 1tahun)
- Jam kerja kepabeanan 24 jam 7 hari seminggu (program 100 hari)
- Reformasi kepabeanan melalui peningkatan jalur prioritas (sudah dilaksanakan)
Sejumlah rekomendasi hasil dari National Summit 2009, dibawa dan dilaporkan kepada Presiden oleh Wakil Presiden pada tanggal 31 Oktober 2009 di Istana Negara. Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, pada 5 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menetapkan 45 program penting dalam 100 hari program aksi pemerintahan yang baru di Kantor Kepresidenan.
Adapun beberapa program penting dalam 100 hari tersebut diantaranya Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan Kejaksaan / Pemberantasan Mafia Hukum, pembiayaan dan pembangunan infrasturuktur, Meningkatkan Kewirausahaan dan Pengembangan UMKM melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mobilisasi Sumber Pembiayaan di luar APBN/APBD dan Kelancaran arus barang dan daya saing. Presiden menegaskan, dalam 100 hari pertama, cetak biru untuk melaksanakan ke- 45 program tersebut dalam lima tahun ke depan sudah harus jadi.
Fokus pada pertumbuhan ekonomi
Meskipun di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia baru bergerak di kisaran 4,3 persen, pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen sampai dengan akhir 2014. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, menurut Wakil Presiden, Boediono seperti yang dikutip dari Kompas diperlukan sejumlah syarat yakni pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada lima tahun mendatang, ada investasi senilai Rp. 2.000 triliun per tahun. Inflasi harus 4-6 persen dankurs rupiah yang stabil di angka Rp. 9.250-Rp.9750 per dollar AS. Dari kebutuhan investasi senilai Rp. 2000 triliun, kemampuan APBN hanya 20 persen atau sekitar 400 triliun, sedangkan 80 persen lainnya dari dunia usaha.
Khusus untuk tahun 2010, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 bisa melebihi proyeksi IMF yang sebesar 4,8 persen. Pemerintah yakin perekonomian bisa tumbuh setinggi 5,5 persen.
Lebih lanjut Boediono menjelaskan bahwa arah program yang disusun pemerintah sampai tahun 2010 adalah berkonsentrasi memangkas berbagai hambatan (debottlenecking) yang selama ini menghalangi, baik pertumbuhan investasi maupun ekonomi seperti berbagai regulasi dan masalah pertanahan serta benturan tata ruang dan tumpang tindih perizinan. Setelah berbagai sumbatan itu diterobos pemerintah baru berharap pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi akan bergerak jauh lebih cepat. Sejalan dengan semakin lancarnya investasi karena berbagai sumbatan sudah dihilangkan.
Pemerintah optimis program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal rampung tepat waktu. Namun menurut Hatta program 100 hari yang dibuat pemerintah tidak dapat menuntaskan segala hal, "Mana mungkin kita menyulap sesuatu dalam 100 hari. Tapi program 100 hari ini merupakan bagian dari keseluruhan program jangka menengah sampai 2014," ucap Hatta dalam keterangan persnya pada 6 November 2009.
Hatta melanjutkan, pelaksanaan program 100 hari yang terdiri dari 53 rencana aksi hanya untuk ekonomi saja tersebut adalah program yang tidak terpecahkan dari rencana pembangunan.
Dia merinci, selama 100 hari pemerintahan KIB II ini bakal menyelesaikan proyek pembangunan, blueprint, perubahan UU, dan harmoniasasi antar peraturan pusat dan daerah yang dipandang perlu direvisi. Menurut dia, pelaksanaan program 100 hari secara umum tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat 2009 maupun APBN 2010.
Dia merinci, selama 100 hari pemerintahan KIB II ini bakal menyelesaikan proyek pembangunan, blueprint, perubahan UU, dan harmoniasasi antar peraturan pusat dan daerah yang dipandang perlu direvisi. Menurut dia, pelaksanaan program 100 hari secara umum tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat 2009 maupun APBN 2010.
Layanan pabean non stop dan NSW masuk dalam program 100 hari
Dari 45 program penting dalam 100 hari, dalam salah satu prgramnya pemerintah mencanangkan program kelancaran arus barang dan daya saing. Rencana aksi terkait program tersebut berupa penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan penanggung jawab Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pengoperasian pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu dengan penanggung jawab Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan. Persiapan modernisasi pelabuhan juga sedang disiapkan tatanannya dengan mengadakan beberapa pilot project mengenai dryport (pelabuhan) dan operasional pelabuhan selama 7x24 jam selama sebulan.
Disamping itu National Single Window (NSW) yang merupakan bentuk pelayanan melalui sistem elektronik untuk perijinan impor/ ekspor dan kepabeanan (custom clearance) dan pengeluaran barang (cargo release) yang diselenggarakan secara terintegrasi, juga merupakan program unggulan, sebagai bagian dari target 100 hari program kerja Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.(Irwan)
Artikel ini pernah dimuat di Majalah Warta Bea Cukai Edisi - 426
0 komentar:
Posting Komentar