Jakarta - Orang ketiga harus menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah sistem monarki di Yogyakarta antara Presiden SBY dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun orang ketiga itu jangan dari unsur politis melainkan dari unsur budayawan.

"Perlu ada orang ketiga yang harus menengahi ini. Ya budayawan. Jangan pendekatannya dengan pendekatan politik," ujar Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komarudin Hidayat.

Komarudin mengatakan itu usai Workshop Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Hotel Alila, Jl Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2010).

Komarudin khawatir persoalan Yogyakarta antara SBY dan Sultan karena adanya unsur persaingan politik. Sehingga kebijakan terhadap Yogyakarta menjadi terpengaruh.

"Persoalannya apakah ada unsur politis antara Sultan dan Presiden? Kan Presiden sebagai pimpinan Demokrat, Sultan di luar Demokrat dan punya ambisi politik," kata mantan Ketua Panwaslu 2004 ini.

Komarudin tidak mempermasalahkan perubahan yang akan diterapkan di Yogyakarta. Namun perubahan itu jangan sampai menghilangkan warisan-warisan lama.

"Sebagai contoh seperti di Inggris dan di Belanda. Kan ada namanya Royal Family, keluarga kerajaan. Artinya demokrasi tidak berarti menghilangkan warisan-warisan lama," ungkap Komarudin.

referensi : http://www.detiknews.com/read/2010/11/30/150505/1505829/10/budayawan-harus-jadi-penengah-sby-sultan-soal-monarki-yogya?n991103605